Mediasi Bersama OPD Terkait Para PKL Menanti Kepastian Solusi Terbaik

Polemik Pedagang kaki lima (PKL) Pasar Pagi di Jalan Panorama Timur, Pesanggrahan, Kota Batu. 

Kota Batu | Mediasi antara Pedagang Kaki Lima Dengan pihak OPD terkait hingga saat ini masih terus menuai Polemik yang tak berkesudahan, pasalnya masih belum ada kesepakatan serta solusi yang tepat bagi warga yang sudah berdagang sejak beberapa tahun lalu.

Warga selama ini merasa tidak di tanggapi sama sekali oleh pihak Pemerintah Kota, sebab sudah bersurat secara resmi tertanggal 24 April 2024 namun hingga saat ini belum ada tanggapan apapun, Koordinator PKL Bambang menyatakan kekecewaanya dan merasa tidak di perhatikan sama sekali terkait nasib Para PKL.

“Kami sudah bersurat secara resmi ke PJ. Walikota Batu dan juga Dinas-dinas terkait. namun sama sekali tidak di respon dengan baik. Saya sangat kecewa dan merasa di abaikan sebagai warga masyarakat. Dulu itu kami berdagang di dalam kawasan parkir Balai Kota Amongtani setiap hari minggu dan aman-aman saja, karena tidak mengganggu siapapun dan jika di waktu yang bersamaan ada kegiatan Pemkot maka kami semua libur”. Ungkapnya.

Pemerintah menginginkan para PKL mau di pindah ke Jalan Sultan Agung Batu, sejalan dengan telah di adakan Car Free Day pada setiap hari minggu, namun para PKL tidak sepakat sebab di kawasan Stadion Gelora Brantas nantinya juga bakal di bangun ulang Stadion tersebut. Bukan tidak mungkin para PKL juga akan tergusur kembali.

“Kami sangat keberaratan jika harus di pindah ke kawasan stadion sebab nantinya kawasan tersebut akan di bangun ulang, bukan tidak mungkin Kami dengan anggota sebanyak 80 Pedagang nantinya juga akan di gusur kembali, belum lagi ada info dari salah satu pemilik lapak yang menyampaikan kalau ada pungutan biaya lapak setiap bulanya, Kalau di sini sama sekali tidak ada biaya pungutan melainkan hanya retribusi Rp. 3000 setiap kali dagang, itupun untuk biaya kebersihan”. Terangya.

Dalam Mediasi yang di hadiri oleh Kepada Dinas Perhubungan, Kasatpol PP, Babin Kamtibmas, Kasi Binmas, Kades Desa Pesanggrahan, Danramil Batu, Disperindag, Kejari Batu, Pihak Damkar, Perwakilan Villa Panorama serta Koordinator PKL. di Warnai Walk Out Oleh Koordinator PKL dan di susul Oleh Kepada Desa.

Imam Wahyudi Kepala Desa Pesanggrahan bertekad akan terus membela Warganya hingga ada Solusi yang terbaik dari Pemerintah Kepada  para Pedagang Kaki Lima yang ada di Jalan Panorama Timur.

“Saya selaku Kepala Desa akan tetap membela Warga Saya terkait masalah PKL. Mohon Maaf Kami bukan tidak taat aturan, Kami juga paham soal aturan tersebut, akan tetapi tidak serta merta Warga Kami ini di pindahkan begitu saja. Kami juga sudah bersurat secara resmi ke pihak Pemerintah Kota batu dan Dinas terkait, namun tidak ada respon sama sekali dan tiba-tiba ada Interuksi bahwa para PKL harus pindah ke kawasan Stadion Brantas, Warga kami berdagang itu hanya pada hari minggu saja dari pagi sampai jam 11.30 Siang. Terkait kebersihan, Ketertiban dan Keamanan juga sudah di lakukan oleh para pedagang dengan baik dan juga Pemerintah desa tidak pernah memungut biaya sepeserpun, meskipun sebagian masuk wilayah Fasum Desa”.Jelas Kades.

Abdul Rais Kasatpol PP dalam Mediasi meyampaikan tidak mudah mengatasi soal PKL di Kota Batu semua harus bertahab.

“Soal penertiban PKL kami telah melakukan secara bertahab, dengan tindakan yang terukur sesuai dengan SOP. Termasuk di lingkar sekitaran pusat kota, bukan soal yang mudah menertibkan Pedagang Kaki Lima. Satu pedagang saja butuh berhari-apa lagi ribuan dan Masalah ini harus di posisikan secara benar di tingkat kota, bukan hanya secara sporadis menjadi urusan OPD lain, terutama Satpol PP. Terus terang saja kami keberatan dan Kami merasa terengah-engah Pak Asisten”. Urai Kasatpol PP.

Dwi Handoyo Satbinmas Polres Batu turut menyampaikan uraian pendapat terkait masalah Polemik PKL.

“Kami dari pihak Polres selaku yang bertugas menjaga serta memelihara Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kami menyarankan agar semuaya di komunikasikan lagi dengan lebih baik dan Intens dari hati ke hati. Kalau memang ada yang mengganggu dampaknya apa dan secara ke untunganya apa ? Pedagang hanya berjualan pada hari minggu saja dan waktunya juga terbatas, Maka marilah Kita sam-sama saling memahami serta menjaga dengan baik agar Kota Batu ini senantiasa Kondusif”. Tandasnya.

Hal hampir senada juga di sampaikan oleh Samawi Danramil Kota Batu.

“Kami tidak beda jauh dengan apa yang sudah di sampaikan oleh pihak Polres, kegiatan ini kan  bertahab, bertingkat dan berlanjut, Kami harapkan begitu, maksudnya adalah semua pihak sebaiknya duduk bersama mencari solusi terbaik, di kaji lalu di evaluasi dengan baik agar batu juga tetap senantiasa kondusif”. Tegas Danramil.

Made Ray mewakili Kejari Batu menyampaikan juga bahwa persoalan ini harus di bicarakan dengan lebih Humanis.

“Hal lumrah di satu sisi Pak kades pasti membela Warganya, di sisi lain pemerintah kota punya program penataan kota. Kalau memang itu tidak boleh kenapa tidak dari sejak awal di larang. Dari sisi penegakan hukum saat ini tidak lagi Represive namun lebih mengedepankan Humanis tentunya dengan proses-proses jadi tidak  serta merta ini tidak boleh-ini tidak boleh, Aturanya ini, aturanya itu. Kalau bicara siapa yang salah nanti akan saling lempar-lemparan. Dan akan terkesan tebang pilih dalam penertibanya. kalau ada pertemuan seperti ini sabaiknya jangan terlalu formil dan tentunya harus berkali-kali tidak bisa sekali dua kali”. Ucap Made mewakili pihak Kajari Batu.

Semua uraian peryataan di atas dari berbagai Narasumber, bahwa sebenarnya semua pihak menginginkan, komunikasi yang baik, Musyawarah untuk mencapai mufakat Win-win Solutions. Agar semua permasalahan tidak menimbulkan gejolak dan gesekan, bahkan benturan antar sesama Warga termasuk OPD yang juga merupakan bagian daripada Warga Masyarakat.

(Nrjmt)